Janses Simbolon Kritik Pimpinan DPRD Medan: 'Jangan Jadi Backup Oligarki'

Ketua Fraksi Hanura-PKB, Jansen Simbolon. (foto/ist)

MEDAN – Ketua Fraksi Hanura-PKB DPRD Kota Medan, Janses Simbolon, melontarkan kritik tajam terhadap pimpinan dewan yang dinilainya masih terjebak pada kepentingan oligarki. Ia menyoroti dugaan adanya perusahaan-perusahaan yang “dibackup” sehingga aspirasi masyarakat sulit diperjuangkan.

Janses menyinggung proses penandatanganan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Medan yang disebutnya berbelit dan kerap dipersulit. “Selama ini kebanyakan untuk kepentingan pribadi. Meneken RDP pun susah. Oligarki tidak boleh lebih utama daripada kepentingan masyarakat Kota Medan. Jadi, mari kita bersuara,” ujarnya tegas dalam pertemuan dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan di ruang Badan Musyawarah DPRD, Senin (8/9/2025).

Ia juga mengingatkan agar DPRD Medan tidak menjadi perpanjangan tangan kepentingan segelintir pengusaha. Janses mencontohkan keluhan warga terkait tenaga kerja dan pabrik yang menimbulkan masalah lingkungan. 

“Masyarakat menolak pabrik itu. Mati pun saya siap mengorbankan nyawa untuk menutup pabrik nakal tersebut,” katanya sambil menyebut PT Agro Raya Mas sebagai salah satu persoalan yang harus ditindaklanjuti.

Selain itu, Janses turut menyoroti nasib guru honorer yang juga menjadi tuntutan mahasiswa. Ia menegaskan Komisi II DPRD Medan akan terus memperjuangkan kesejahteraan mereka melalui RDP bersama Aliansi Guru Honorer Bersatu. “DPRD harus berpihak pada rakyat, bukan oligarki,” tandasnya.

Menanggapi kritik tersebut, Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen membantah tudingan adanya praktik oligarki di lembaga yang dipimpinnya. “Nggak ada itu,” katanya singkat kepada wartawan.[romulo]