Pemkab Asahan Gunakan Data Akurat untuk Prioritaskan Perbaikan Jalan dan Layanan Publik

Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar memimpin rapat. (foto/ist)

ASAHAN — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan memetakan prioritas perbaikan infrastruktur jalan dan peningkatan layanan publik berdasarkan data riil wilayah. Hasil pemetaan tersebut menjadi pembahasan utama dalam Rapat Koordinasi Pemerintah (Rakorpem) yang digelar di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Selasa (28/10/2025).

Rapat dihadiri seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, kepala puskesmas, dan perangkat daerah. Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin,  menegaskan agar setiap camat menyampaikan kondisi lapangan secara faktual sebagai dasar perencanaan pembangunan yang akurat dan terukur.

“Perencanaan harus berbasis data agar pembangunan lebih tepat sasaran. Data yang akurat menjadi kunci dalam menentukan skala prioritas, baik untuk perbaikan infrastruktur maupun pelayanan publik,” ujar Bupati.

Melalui pendekatan Asahan Satu Data, Pemkab Asahan memastikan seluruh proses pembangunan dan pelayanan publik berbasis pada data sektoral yang valid dan terintegrasi. Berdasarkan pendataan tahun 2025, total panjang ruas jalan kabupaten mencapai 1.398,13 kilometer, dengan 36,18 persen dalam kondisi baik dan 63,82 persen dalam kondisi sedang hingga rusak berat.

Pemerintah akan melakukan perbaikan secara bertahap, dimulai pada akhir tahun ini hingga tahun-tahun berikutnya, menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran daerah. Kebijakan ini dilakukan secara terukur mengingat adanya pengetatan fiskal dari pemerintah pusat. Karena itu, perbaikan infrastruktur akan difokuskan pada titik-titik prioritas yang paling mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Selain infrastruktur, Bupati juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan dasar, khususnya di sektor kesehatan. Ia meminta Dinas Kesehatan, RSUD HAMS, dan seluruh puskesmas menjaga mutu pelayanan, ketersediaan obat, serta kedisiplinan tenaga medis.

Pemkab Asahan juga terus memperluas cakupan Universal Health Coverage (UHC) dengan menanggung iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu melalui APBD, agar seluruh warga mendapatkan layanan kesehatan yang mudah, layak, dan bebas biaya.

Rapat koordinasi turut membahas penguatan ekonomi masyarakat melalui implementasi program nasional Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan. Program ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi rakyat serta wadah kemandirian finansial berbasis komunitas.

“Pembangunan tidak hanya diukur dari panjang jalan yang diperbaiki, tetapi juga dari kemampuan masyarakat mengelola potensi ekonominya secara mandiri,” tutup Bupati.[[ismanto panjaitan]