 |
| Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Musa Rajekshah. (foto/ist) |
Bencana alam ini terjadi di 7 Kabupaten dan Kota, yakni Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Kabupaten Nias, dan Kabupaten Nias Selatan.
Dari laporan sementara, 23 orang dikabarkan meninggal dunia akibat bencana alam banjir dan longsor. "Saya menyampaikan duka mendalam terhadap korban-korban yang terdampak bencana alam di sejumlah daerah di Sumatera Utara," kata Musa Rajekshah saat rapat Bersama Kementerian PU, BMKG dan BASARNAS di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (26/11/2025).
Ijeck ini mendesak Kementerian PU untuk segera mengambil tindakan serta perhatian khusus terhadap daerah yang terdampak bencana alam di Sumut.
Ia mengusulkan kepada pemerintah kedepannya menyiagakan alat-alat berat di lokasi-lokasi bencana alam, guna mengantisipasi terjadinya kerusakan parah.
"Kami apresiasi memang Kementerian PU, melalui Balai di daerah, responnya cepat. Kemarin kami hubungi memang langsung menurunkan alat- alatnya. Ini perlu diperhatikan ke depan apakah alat- lat berat itu sudah harus di standbykan lebih awal di titik titik rawan longsor dan banjir," kata dia.
Ijeck juga mengapresiasi langkah cepat BMKG untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait situasi cuaca sebelum terjadinya bencana alam di Sumut.
"Kita mengapresiasi BMKG yang sudah mengeluarkan rilisnya untuk mengingatkan potensi cuaca ekstrem tujuh hari ke depan, dari 17 November sampai 24 November 2025. BMKG juga sudah menyampaikan perkiraannya akan ada longsor dan banjir bandang di Sumut. Artinya perkiraan BMKG sudah tepat," ungkapnya.
Bencana alam yang terjadi pada sejumlah daerah di Sumut telah berdampak terhadap permukiman masyarakat dan jalan lintas. Rumah rusak dan jalan lintas yang putus akibat diterjang longsor.
Menurut Ijeck, kaitannya alat berat perlu disiagakan, agar dapat mengantisipasi dampak akibat jalan yang putus karena diterjang longsor.
"Kenapa perlu distandby-kan, karena jalan putus juga akan berdampak untuk membawa alat berat ke lokasi-lokasi yang rawan bencana. Untuk itu perlu disiagakan alat berat yang tak jauh dari lokasi-lokasi rawan bencana. Karena kalau jalan terputus dan perbaikan lama dilakukan akan berdampak pada ekonomi masyarakat," ungkapnya.
Apalagi, kata dia mengingat di Sumut banyak badan jalan yang curam dan rawan akan terjadi longsor. Dirinya mengusulkan Kementerian PU untuk membangun Retaining Wall atau dinding penahan tanah di tahun anggaran 2026.
Retaining Wall dinilainya berdampak untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan, hal ini dibuktikannya pada saat dirinya meninjau jalan nasional di Sipirok, Tapanuli Selatan.
"Di Sumut banyak badan jalan yang di kiri dan kananya dinding tanah yang curam. Ini sudah pernah saya sampaikan beberapa waku lalu. Di jalan nasional di Kabupaten Tapanuli Selatan, tepatnya di Sipirok sudah dibuat Retaining wall atau dinding penahan tanah dan ini efektif," ungkapnya.
Kemudian, Ijeck menganggap langkah-langkah ini harus dilaksanakan pada tahun depan, karena dapat mengantisipasi dampak jikalau bencana alam terjadi.
"Kalau sudah terjadi longsor dan merusak jalan pastikan akan memakan anggaran yang besar untuk membersihkan dan memperbaiki jalan itu," jelasnya.[rasid]
