.jpg) |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut dalam temu pers di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu (28/1/2026). (foto/ist) |
Hal itu disampaikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut dalam temu pers di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu (28/1/2026).
“Pagu indikatif rencana pembangunan infrastruktur tahun 2026 sebesar Rp1,9 triliun,” ujar Kepala Bidang Perencanaan Dinas PUPR Sumut, Rizal Hasibuan.
Rizal menjelaskan, anggaran tersebut dialokasikan ke sejumlah program prioritas. Untuk Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) bidang kebinamargaan, Pemprov Sumut menganggarkan Rp690 miliar, sementara Proyek Strategis Daerah (PSD) kebinamargaan sebesar Rp356 miliar.
Selain itu, PHTC bidang sumber daya air dialokasikan Rp258 miliar, sedangkan PSD sumber daya air sebesar Rp57 miliar. Program-program tersebut merupakan bagian dari kebijakan Program Hasil Terbaik Cepat Infrastruktur Terintegrasi (INSTANSI) yang menjadi prioritas Gubernur Sumut Bobby Nasution.
Pemprov Sumut juga menyiapkan anggaran penanganan pascabencana, dengan alokasi Rp151 miliar untuk kebinamargaan dan Rp59 miliar untuk bidang sumber daya air. Anggaran ini ditujukan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur akibat bencana alam.
Selain pembangunan fisik, Dinas PUPR Sumut menganggarkan Rp46 miliar untuk pengadaan alat berat. Pengadaan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi kondisi darurat bencana, menyusul keterbatasan alat berat yang dialami pada masa tanggap darurat banjir dan longsor tahun 2025.
“Saat tanggap darurat bencana tahun lalu, kami cukup keteteran dalam penyediaan dan distribusi alat berat,” ungkap Rizal.
Dalam kesempatan yang sama, Rizal juga memaparkan capaian pembangunan infrastruktur tahun 2025. Ia menyebutkan, kondisi jalan mantap di Sumatera Utara telah mencapai 75 persen dari total panjang jalan provinsi sekitar 3.005 kilometer.[tan]
