 |
| Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar menghadiri Rakor pemulihan bencana di Sumut bersama Mendagri Tito Karnavian. (foto/ist) |
Rakor ini menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dan lintas pemerintahan guna memastikan proses pemulihan berjalan cepat, terarah, dan berkelanjutan, khususnya dalam pemulihan layanan dasar serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Rapat koordinasi dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Sumut Surya, unsur Forkopimda Provinsi Sumatera Utara, pimpinan kementerian dan lembaga terkait, serta para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyampaikan bahwa Pemprov Sumut telah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp430 miliar untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Anggaran tersebut difokuskan pada lima sektor prioritas, yakni infrastruktur, pendidikan, kesehatan, komunikasi dan informatika, serta bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota.
“Anggaran ini diarahkan untuk mempercepat pemulihan layanan publik sekaligus memperkuat ketahanan wilayah yang terdampak bencana,” ujar Bobby.
Pemerintah Kabupaten Asahan turut mengikuti rakor tersebut yang dihadiri langsung Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin. Kehadiran ini menjadi bagian dari komitmen Pemkab Asahan dalam mendukung percepatan pemulihan pascabencana melalui penguatan koordinasi daerah, pemutakhiran data, serta pelaksanaan kebijakan sesuai kewenangan pemerintah kabupaten.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan bahwa pemerintah pusat tetap melakukan pendampingan kepada daerah meskipun status tanggap darurat telah dicabut. Pendampingan tersebut mencakup penyediaan hunian tetap, bantuan logistik, serta bantuan sosial bagi masyarakat terdampak.
Rapat koordinasi ini juga dimanfaatkan sebagai forum diskusi dan tanya jawab untuk mengidentifikasi kendala di lapangan serta merumuskan langkah percepatan pemulihan di daerah yang masih memerlukan penanganan lanjutan. [ismanto panjaitan]
