 |
| Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas membuka Rapat Kerja Pembangunan (RKP) Kota Medan Tahun 2026 di Grand City Hall, Rabu (11/2/2026).(foto/ist) |
“Kalau masih business as usual, kita tidak akan maju. Kita harus bergerak cepat dan solid,” tegas Rico di hadapan Wakil Wali Kota H. Zakiyuddin Harahap, Sekda Wiriya Alrahman, pimpinan perangkat daerah, camat, lurah, direktur BUMD, hingga kepala puskesmas se-Kota Medan.
Menurutnya, tahun 2026 harus menjadi momentum percepatan pembangunan. Ia meminta seluruh jajaran meninggalkan pola kerja lama dan memperkuat kolaborasi lintas sektor.
Rico juga menyoroti banjir besar yang melanda Medan pada akhir 2025 dan berdampak pada 19 dari 21 kecamatan. Bencana tersebut, katanya, menjadi peringatan penting agar pembangunan tidak hanya berfokus pada fisik, tetapi juga mitigasi bencana yang terencana. “Kota yang kuat bukan hanya yang terus membangun, tetapi yang siap pulih saat bencana datang,” ujarnya.
Pemko Medan diminta memperkuat SOP kebencanaan, sistem peringatan dini, simulasi rutin, pembentukan relawan hingga tingkat kelurahan, serta integrasi dengan BPBD dan Basarnas, termasuk kesiapan evakuasi, logistik, layanan kesehatan, dan pangan bagi warga terdampak.
Selain itu, Rico menekankan peningkatan pelayanan dasar, khususnya sektor kesehatan dan pendidikan. Meski program Universal Health Coverage (UHC) telah berjalan, ia meminta kualitas layanan rumah sakit dan puskesmas terus ditingkatkan.
“Masyarakat butuh pelayanan cepat, tepat, dan humanis. Profesionalisme serta empati tenaga kesehatan sangat penting,” katanya.
Di sektor infrastruktur, ia menargetkan perbaikan jalan dan trotoar yang rusak agar tata kota lebih nyaman dan tertata. Pembangunan Medan, lanjutnya, juga harus sejalan dengan kebijakan nasional terkait penataan kota berkelanjutan, pengendalian banjir, penyediaan ruang publik, serta pemerataan layanan dasar. “Pembangunan harus berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Kota harus aman, sehat, dan nyaman,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Medan Ferry Ichsan menyebut RKP 2026 menjadi forum konsolidasi lintas sektor untuk memastikan perencanaan program lebih terukur dan responsif. “Perencanaan tidak boleh berhenti di atas kertas, tapi harus terimplementasi dengan baik,” kata Ferry.[eko brahma]
