 |
| Pandangan umum fraks-fraksi DPRD Batu Bara atas LKPJ Bupati Batu Bara 2025 di gedung dewan. (foto/ist) |
Sorotan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, Selasa (31/3).
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan menyesalkan besarnya SILPA yang mencapai Rp74.021.163.161,68. Menurut fraksi, kondisi ini menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan.
Fraksi juga mengingatkan, sesuai ketentuan Pasal 178 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang merupakan hasil reses dan rapat dengar pendapat seharusnya menjadi bagian penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
Namun, dalam pelaksanaan APBD 2025, sejumlah pokir DPRD disebut belum terealisasi secara maksimal, meski telah dihimpun dari aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.
Selain DPRD, sorotan juga datang dari masyarakat. Warga Batu Bara, Setiawan Sinaga, menilai besarnya SILPA menunjukkan anggaran tidak berputar secara optimal di tengah masyarakat.
“Kalau uang itu digunakan, ekonomi bisa bergerak dan daya beli masyarakat meningkat. Tapi kalau tidak terserap, dampaknya terasa, apalagi saat momen Lebaran,” ujarnya.
DPRD menegaskan, pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan rinci terkait penyebab tingginya SILPA, apakah disebabkan efisiensi anggaran atau rendahnya realisasi program oleh organisasi perangkat daerah (OPD).
Ke depan, DPRD berharap perencanaan dan pelaksanaan anggaran dapat lebih tepat sasaran agar belanja daerah benar-benar berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Batu Bara. [subari]
