DPRD Medan Minta Satpol PP Tindak Bangunan Usaha yang Diduga Gunakan Trotoar di Jalan Adam Malik

Anggota DPRD Kota Medan Edwin Sugesti meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menindaklanjuti

Editor: Admin
Anggota DPRD Kota Medan Edwin Sugesti. (foto/ist)
MEDAN – Anggota DPRD Kota Medan Edwin Sugesti meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemanfaatan trotoar oleh salah satu tempat usaha di Jalan H. Adam Malik, Kelurahan Sei Lalas, Kecamatan Medan Barat.

Menurut Edwin, trotoar merupakan fasilitas publik yang diperuntukkan bagi pejalan kaki sehingga pemanfaatannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Trotoar adalah fasilitas umum yang harus tetap dapat digunakan oleh pejalan kaki. Jika terdapat dugaan alih fungsi yang tidak sesuai aturan, tentu perlu ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang," kata Edwin, Rabu (6/5/2026).

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai perubahan pada fasilitas pedestrian, apabila terbukti tidak sesuai ketentuan, berpotensi mengurangi fungsi trotoar sebagai ruang yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

Ia juga meminta Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) bersama Satpol PP Kota Medan memperkuat pengawasan terhadap pemanfaatan fasilitas umum agar tidak terjadi pelanggaran serupa.

"Pengawasan harus dilakukan secara konsisten sehingga setiap pemanfaatan fasilitas publik tetap sesuai dengan aturan yang berlaku," ujarnya.

Edwin berharap penegakan aturan dilakukan secara profesional dan tanpa tebang pilih terhadap setiap dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan pemanfaatan aset maupun fasilitas publik.

Sebelumnya, Dinas SDABMBK Kota Medan telah melayangkan surat teguran kepada pengelola tempat usaha tersebut pada 23 Januari 2026. Surat itu berisi permintaan agar bangunan yang dinilai tidak sesuai ketentuan dibongkar secara mandiri dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, Pemko Medan melalui SDABMBK meminta Satpol PP menindaklanjuti surat tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak pengelola tempat usaha terkait mengenai surat teguran maupun permintaan penertiban yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Medan.[rasid]

Share:
Komentar

Berita Terkini

 
Desain: indotema.com