 |
| Gubernur Sumut Bobby Nasution bersama Anggota dan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI di PRSU Medadn. (foto/ist) |
Pernyataan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) 2026 di Jalan Gatot Subroto, Medan, Kamis (9/7/2026).
Anggota Komisi VII DPR RI, Bane Raja Manalu, mengapresiasi komitmen Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution dalam memberantas praktik pungli yang dinilai dapat merugikan masyarakat sekaligus mencoreng citra pariwisata daerah.
"Namanya pemberantasan pungli tentu merupakan langkah yang baik. Tidak boleh ada pungli di mana pun," kata Bane kepada wartawan.
Menurutnya, pemberantasan pungli tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, tetapi juga pemerintah kabupaten/kota yang memiliki kewenangan terhadap pengelolaan objek wisata di daerah masing-masing.
Menanggapi dugaan pungli yang terjadi di Kabupaten Karo, Bane menilai penanganannya menjadi kewenangan pemerintah daerah setempat bersama aparat penegak hukum. "Kalau kejadian di Kabupaten Karo, itu menjadi kewenangan utama bupati dan aparat keamanan di sana," ujarnya.
Bane menilai praktik pungli masih menjadi salah satu hambatan dalam pengembangan sektor pariwisata di Sumatera Utara. Menurutnya, wisatawan harus memperoleh kepastian mengenai biaya yang dibayarkan saat berkunjung ke destinasi wisata.
"Kalau harga tiket masuk sudah ditetapkan, maka pengunjung tidak seharusnya dikenakan pungutan lain di luar ketentuan. Pembayaran juga harus disertai bukti resmi, bukan pungutan tanpa dasar yang jelas," tegasnya.
Ia berharap upaya pemberantasan pungli dilakukan secara konsisten dan melibatkan seluruh pemerintah daerah sehingga mampu menciptakan iklim pariwisata yang aman, nyaman, dan memberikan kepastian bagi wisatawan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, turut mengapresiasi keseriusan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mengembangkan sektor pariwisata, khususnya kawasan Danau Toba yang merupakan destinasi pariwisata prioritas nasional.
Menurut Evita, berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menunjukkan komitmen kuat untuk meningkatkan daya saing pariwisata daerah, termasuk melalui penyelenggaraan berbagai agenda berskala nasional dan internasional.
"Saya melihat Pemprov Sumut cukup serius memajukan sektor pariwisata. Namun, kita juga harus jujur bahwa masih ada tantangan yang perlu dibenahi, terutama konektivitas transportasi menuju kawasan wisata," katanya.
Ia menilai infrastruktur pendukung pariwisata di Sumatera Utara terus mengalami perkembangan. Meski demikian, peningkatan akses transportasi, khususnya penerbangan menuju kawasan Danau Toba, dinilai penting untuk mendorong investasi dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.
"Kalau infrastruktur saya lihat sudah cukup baik. Tetapi investasi biasanya akan masuk ketika seluruh kebutuhan pendukung telah tersedia. Konektivitas ini yang masih perlu diperkuat," ujarnya.
Evita juga mengapresiasi perhatian Gubernur Bobby Nasution terhadap penyelenggaraan berbagai event yang mendukung promosi apariwisata dan ekonomi kreatif di Sumatera Utara. Menurutnya, kehadiran langsung gubernur dalam berbagai kegiatan menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor tersebut.
Ia berharap dukungan terhadap penyelenggaraan event berskala nasional maupun internasional terus ditingkatkan karena dinilai mampu memperkenalkan potensi daerah, memperkuat pelaku UMKM, serta meningkatkan kunjungan wisatawan ke Sumatera Utara.
Kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke PRSU 2026 dilakukan untuk meninjau perkembangan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan UMKM di Sumatera Utara sebagai salah satu destinasi unggulan nasional.[tan]
