![]() |
| Wali Kota Medan Rico Waas dalam program Sapa Warga. (foto/ist) |
Godfried menyebut, kejelasan anggaran program Sapa Warga belum terungkap dalam pembahasan Rancangan APBD (R-APBD) 2027 di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Medan. Ia mengaku tidak menemukan nomenklatur anggaran yang secara khusus mengatur pembiayaan kegiatan tersebut.
"Sumber anggarannya pun tidak jelas. Ini kegiatan misterius. Kita sudah pertanyakan di rapat Banggar saat pembahasan R-APBD 2027, tidak ditemukan nomenklaturnya," ujar Godfried kepada wartawan di Medan, Kamis (19/11/2026).
Menurut Sekretaris Fraksi PSI DPRD Medan itu, pihaknya telah meminta penjelasan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengenai sumber pembiayaan setiap kegiatan Sapa Warga. Namun, ia menilai penjelasan yang diberikan belum memadai.
Godfried juga mengingatkan agar pembiayaan kegiatan tersebut tidak dibebankan kepada camat, lurah, maupun kepala lingkungan (kepling).
"Sudah kita tanya, setiap melakukan kegiatan Sapa Warga, dari mana uangnya. Kita tidak setuju kalau setiap melaksanakan Sapa Warga lalu camat, lurah dan kepling yang dibebankan," tegasnya.
Selain persoalan anggaran, Godfried mempertanyakan pola pelaksanaan Sapa Warga yang menurutnya kerap digelar pada malam hari dan hanya melibatkan salah satu fraksi di DPRD Medan. "Apa urgensinya dilaksanakan malam hari. Dan kenapa hanya melibatkan salah satu fraksi di DPRD Medan," katanya.
Ia menilai, apabila Sapa Warga merupakan program resmi Pemerintah Kota Medan, pelaksanaannya perlu dilakukan secara transparan dan melibatkan unsur DPRD secara proporsional.
Godfried pun mendesak Wali Kota Medan memberikan penjelasan terbuka mengenai sumber pembiayaan dan pertanggungjawaban kegiatan tersebut, termasuk rencana pelaksanaannya pada 2027.
"Kita minta penjelasan pertanggungjawaban Wali Kota Medan. Biaya Sapa Warga dari mana. Untuk pelaksanaan 2027 pun patut transparan," ujarnya.
Ia mengingatkan agar setiap kegiatan pemerintah daerah memiliki dasar hukum, nomenklatur anggaran yang jelas, serta mekanisme pertanggungjawaban sesuai ketentuan. "Janganlah ada kegiatan siluman. Harus jelas kegiatannya dan pertanggungjawaban kegiatannya," pungkasnya. [romulo]
