 |
| Gubsu Bobby Nasution menyaksikan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dengan Bupati Nias Barat Eliyunus Waruwu sebagai perwakilan dari Bupati dan Walikota Siantar Wesley Silalahi sebagai perwakilan Walikota di Sumut. (foto/ist) |
Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pentingnya percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh daerah.
“Kita mendorong semua pemerintah kabupaten/kota menyiapkan lahan seluas sekitar 800 meter persegi untuk pembangunan SPPG. Dari target nasional 1.762 unit SPPG di Sumut, saat ini baru 65 yang beroperasi,” ujar Bobby, didampingi Wakil Gubernur Sumut Surya dan Pj Sekdaprov Effendy Pohan.
Saat ini, sebanyak 455 usulan pendirian SPPG telah disampaikan, dengan jumlah bervariasi di setiap daerah. Bobby menekankan pentingnya akselerasi agar target 1.762 unit dapat terpenuhi.
“Program ini membuka peluang kerja sama antara yayasan dan BUMD, dan ini sangat bermanfaat bagi pemerintah maupun masyarakat. Kendalanya masih pada proses pengusulan dan pengadaan lahan,” jelasnya.
Bobby juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Pusat melalui BGN yang mengalokasikan anggaran program MBG sebesar Rp7–10 miliar per unit per tahun. Total anggaran program MBG di Sumut diperkirakan mencapai Rp17,6 triliun.
“Manfaat program ini bukan hanya untuk anak-anak, tapi juga bagi masyarakat luas. Ini program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Mari kita sukseskan bersama,” ujar Bobby.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan, Sumut menjadi salah satu provinsi dengan jumlah SPPG tertinggi. Ia optimistis target pendirian 1.762 SPPG dapat tercapai pada akhir tahun.
“Estimasi kami ada sekitar 1.200 hingga 1.700 SPPG di Sumut. Artinya, dana yang mengalir ke provinsi ini juga besar,” katanya.
Dadan menambahkan, program MBG juga membuka peluang bagi pelaku usaha kecil untuk terlibat sebagai penyedia bahan baku maupun pengelola SPPG.
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti, para bupati/wali kota atau perwakilan, serta unsur Forkopimda dan tamu undangan lainnya.[tan]
