Syaiful Syafri: Sengketa Batas Sumut–Aceh Harus Diakhiri, Jangan Sampai Picu Konflik Sosial

Syaiful Syafri. (foto:mm/dok)

MEDAN — Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang batas wilayah antara Provinsi Sumatera Utara dan Aceh—yang mencakup empat pulau tak berpenghuni—menuai gejolak sosial di kalangan masyarakat Aceh. Polemik ini bahkan menjadi viral di berbagai media sosial.

Pekerja Sosial dan mantan dosen Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Sumut, Syaiful Syafri, mengingatkan bahwa konflik perbatasan ini harus segera diakhiri sebelum berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas.

"Jika ditinjau dari perspektif kesejahteraan sosial, konflik batas wilayah—terutama yang melibatkan pulau tak berpenduduk—berpotensi menimbulkan bencana sosial apabila terus dibiarkan," ujar Syaiful, yang juga pernah menangani pengungsi konflik Aceh di tahun 1998.

Menurutnya, hubungan masyarakat dan pemerintah kedua provinsi sejak kemerdekaan RI tahun 1945 telah berlangsung harmonis dan saling mengisi, baik dalam pembangunan infrastruktur, transportasi, perdagangan, hingga pendidikan.

Syaiful menyarankan agar pemerintah pusat dan daerah merujuk pada kesepakatan tahun 1992 antara Gubernur Sumut Raja Inal Siregar dan Gubernur Aceh Ibrahim Hasan, yang disaksikan Mendagri saat itu, Rudini. Kesepakatan tersebut bahkan sudah ditindaklanjuti melalui pembangunan tugu koordinat batas wilayah pada tahun 2012.

“Tak perlu lagi menggali sejarah lama. Fokus kita seharusnya adalah menjaga kerukunan dan stabilitas wilayah,” tegasnya.

Ia juga menyoroti bahwa tidak adanya penduduk tetap di empat pulau tersebut seharusnya membuat alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) tidak terdampak, karena DAU digunakan untuk membiayai kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di wilayah berpenduduk, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024.

“Kalau pun dibutuhkan pengawasan, cukup tempatkan aparat TNI AL untuk menjaga kedaulatan. Tak perlu berebut wilayah kosong,” ujarnya.

Syaiful juga mempertanyakan urgensi perebutan pulau jika tujuannya adalah eksplorasi sumber daya alam atau pariwisata.

"Sumut dan Aceh punya sumber daya alam melimpah, dari migas hingga objek wisata. Sayangnya, potensi ini belum dikelola optimal karena lemahnya kebijakan daerah dan minimnya jaminan kenyamanan bagi investor serta wisatawan," tambahnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa perhatian pemerintah seharusnya kini difokuskan pada isu-isu mendesak seperti pengentasan kemiskinan ekstrem, peningkatan layanan kesehatan, penurunan angka stunting, penciptaan lapangan kerja, hingga pemerataan pendidikan.

“Konflik batas wilayah hanya akan mengalihkan fokus dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mari sudahi polemik ini demi masa depan yang lebih baik,” pungkas Syaiful.[subari]