 |
| Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partuha Maujana Simalungun. (foto/ist) |
Dalam surat DPP PMS Nomor 078/DPP.PACS-PMS/U/VIII/2025, tertanggal 14 Agustus 2025 yang ditandatangani Ketua Umum Sarmedi Purba dan Sekjen Lisman Saragih yang diterima, Jumat (22/8/2025), Pemangku Adat Cendikiawan Simalungun (Partuha) menyebutkan postingan yang diunggah Dinas Pariwisata Pemko Pematangsiantar di media sosial terkait acara "Jumpa di Kota dan Gempita Kemerdekaan Fun Run" sama sekali tidak menampilkan ornamen dan budaya Simalungun.
Sekjen PMS, Lisman Saragih mengatakan, tidak ditampilkannya ornamen dan budaya Simalungun pada event-event daerah kota Pematangsiantar sebagai identitas daerah dan tuan rumah atau Sipukka Huta merupakan tindakan yang menjadikan kota Pematangsiantar sebagai tanah dan budaya Simalungun namun daerah lain.
"DPP PMS menilai Walikota Pematangsiantar dan Kepala Dinas Pariwisata sudah dengan sengaja menghina masyarakat dan adat Simalungun dengan tidak menampilkan ormanen dan budaya Simalungun pada kegiatan "Jumpa di Kota dan Gempita Kemerdekaan Fun Run," ujar Lisman.
Dia menambahkan tindakan penistaan yang dilakukan terhadap masyarakat dan adat Simalungun membuka luka yang pernah dialami pada tahun 2018 dan berujung pada pembentukan Pansus pemakzulan Wali Kota Pematangsiantar.
"Masyarakat Simalungun melalui PMS meminta DPRD Pematangsiantar membentuk Pansus terkait penghinaan yang dilakukan Walikota dan Kepala Dinas Pariwisata Pemko Pematangsiantar dan akan kami kawal hingga pemakzulan jabatan walikota," sebut Lisman.
Menurutnya DPP PMS mendukung Gerakan Kebangkitan Simalungun Bersatu meminta DPRD Pematangsiantar membentuk Pansus terkait penghinaan terhadap masyarakat adat Simalungun. (dav)
