 |
| Wabup Asahan Paparkan Penjelasan Pemerintah atas Pandangan Fraksi DPRD soal Ranperda APBD 2026. (foto/ist) |
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Asahan, Rianto, saat membacakan penjelasan pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2026, dalam rapat paripurna yang digelar di Aula DPRD Kabupaten Asahan, Senin (27/10/2025).
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Asahan, H. Irwansyah Pane, dan dihadiri oleh pimpinan serta anggota DPRD, para asisten, kepala perangkat daerah, staf ahli bupati, camat se-Kabupaten Asahan, dan sejumlah tamu undangan.
Wakil Bupati Rianto menegaskan bahwa arah kebijakan pendapatan daerah tahun 2026 difokuskan pada optimalisasi PAD melalui pajak dan retribusi daerah. Upaya tersebut tetap memperhatikan kebijakan nasional yang memberikan keringanan bagi masyarakat guna menjaga daya beli dan pertumbuhan ekonomi.
“Kebijakan fiskal kita harus adaptif, berkeadilan, dan berpihak kepada masyarakat. Pemerintah daerah berkomitmen menjadikan kebijakan fiskal sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan,” ujar Rianto.
Menanggapi sejumlah pandangan fraksi, Rianto menyebutkan bahwa sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama pembangunan Kabupaten Asahan.
Pada sektor pendidikan, pemerintah daerah fokus pada pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang belajar rusak berat, serta pengadaan sarana pendukung pembelajaran. Pemerintah juga terus berupaya mengatasi kekurangan tenaga pendidik melalui pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai peta kebutuhan guru di daerah.
Untuk bidang kesehatan, Pemkab Asahan memperkuat dukungan terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) agar masyarakat berpenghasilan rendah tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan primer secara merata.
Sementara itu, pada bidang infrastruktur dan ekonomi kerakyatan, Rianto menyampaikan bahwa Pemkab Asahan tetap melanjutkan pembangunan meski terjadi penyesuaian dana transfer akibat kebijakan efisiensi nasional sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD.
Fokus utama diarahkan pada pembangunan dan perbaikan ruas jalan strategis yang mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah. Selain itu, pemerintah juga mendorong kegiatan pasar murah, pembinaan UMKM dan Koperasi Merah Putih, serta penguatan program ekonomi berbasis gotong royong guna menjaga daya beli, menekan inflasi, dan memperkuat ketahanan pangan desa.
Rapat paripurna ditutup dengan penyerahan Buku Nota Keuangan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD Kabupaten Asahan untuk dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) secara lebih mendalam.[ismanto panjaitan]
