 |
| Salah satu pojok baca digital desa dipertanyakan kades. (foto.ist) |
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 721/DPMD/2025, tentang Penetapan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada pemerintahan desa untuk pembangunan pojok baca digital desa, setiap desa memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp15 juta. Dengan jumlah 141 desa, total anggaran program ini mencapai Rp2,115 miliar.
Sejumlah kepala desa (Kades), yang ditemui wartawan dan meminta identitasnya tidak dipublikasikan, menyampaikan bahwa pembangunan pojok baca digital tersebut tidak berasal dari usulan desa.
“Kami tidak pernah mengajukan permohonan secara khusus. Program ini datang sebagai kebijakan yang sudah ditetapkan,” ujar salah seorang kepala desa, Rabu (28/1/2026).
Para kepala desa tersebut juga menyampaikan adanya perbedaan penilaian terkait besaran biaya pembangunan pojok baca dengan kondisi fisik di lapangan. Bangunan pojok baca diketahui memiliki ukuran sekitar 3 meter x 2 meter dengan tinggi kurang lebih 1,5 meter, menggunakan rangka PVC dan sekat kaca, serta dibangun di dalam kantor desa.
Menurut penilaian para kepala desa, perkiraan biaya pembangunan di lapangan berada di bawah anggaran yang tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban, yang dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tercatat sebesar Rp13.310.000 per desa.
Dana BKK sebesar Rp15 juta diketahui ditransfer langsung ke rekening desa. Setelah pekerjaan dilaksanakan, desa melakukan pembayaran kepada pihak pelaksana sesuai nilai yang tercantum dalam SPJ, sementara sisa dana digunakan untuk kewajiban administrasi dan perpajakan desa sesuai ketentuan.
Selain soal anggaran, pembangunan pojok baca digital ini juga dinilai kurang optimal dari sisi pemanfaatan publik. Lokasinya yang berada di dalam kantor desa membuat keberadaannya tidak mudah diakses dan kurang diketahui masyarakat luas.
“Sebagian warga bahkan tidak mengetahui adanya pojok baca, karena berada di dalam kantor desa,” ungkap kepala desa lainnya.
Para kepala desa menyebut pelaksana kegiatan pembangunan pojok baca digital adalah CV Asia Global Mandiri. Terkait tenaga kerja yang digunakan, mereka menyampaikan bahwa pekerja yang terlibat bukan berasal dari desa setempat maupun warga Batu Bara.
Namun demikian, para kepala desa mengaku tidak mengetahui secara pasti mekanisme penunjukan pelaksana maupun pihak yang mengoordinasikan program tersebut, karena pelaksanaan kegiatan mengacu pada kebijakan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Batu Bara, Elwadip Zamzami, belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan melalui sambungan telepon dan pesan singkat belum memperoleh respons.[subari]
