 |
| Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mengikuti Rapat Koordinasi Pengecekan Indikator Pemulihan Pemerintahan dan Kemasyarakatan Pascabencana Wilayah Sumatera bersama Mendagri Tito Karnavian secara virtual. (foto/ist) |
Rakor tersebut diikuti dari Ruang Kerja Wakil Gubernur, Lantai 9 Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan. Kegiatan ini dihadiri pimpinan pemerintahan dari Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, serta para kepala daerah kabupaten/kota di Sumatera yang terdampak bencana.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas kondisi terkini serta progres pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah. Khusus di Sumatera Utara, terdapat 18 kabupaten/kota terdampak yang menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah.
Wagub Surya menyampaikan, berdasarkan paparan Kementerian Dalam Negeri, terdapat lima daerah di Sumut yang masih memerlukan perhatian serius akibat dampak banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Kelima daerah tersebut yakni Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, serta Kota Sibolga.
Selain kerusakan fisik, Surya juga menyoroti bahwa aktivitas perekonomian di beberapa wilayah belum pulih sepenuhnya, terutama akibat terganggunya sarana dan prasarana publik.
“Pemerintah Provinsi akan memastikan kembali seluruh data dari kabupaten dan kota terdampak agar valid dan akurat. Data ini penting sebagai acuan pemerintah pusat dan seluruh OPD dalam proses pemulihan,” ujar Surya kepada pimpinan OPD yang hadir.
Turut mendampingi Wagub Sumut dalam Rakor tersebut antara lain Kepala BPBD Sumut Tuahta Saragih, Asisten Pemerintahan Umum Basarin Tanjung, Kepala Dinas Kesehatan Faisal Hasrimi, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Sebagai pembina pemerintah kabupaten/kota, Pemprov Sumut akan memasukkan seluruh data hasil Rakor ke dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Dokumen tersebut nantinya menjadi dasar koordinasi lintas kementerian serta seluruh organisasi perangkat daerah di tingkat provinsi.
Sementara itu, Kepala BPBD Sumut Tuahta Saragih menjelaskan bahwa pihaknya saat ini juga tengah menggelar Rakor lanjutan untuk memvalidasi dan menyelaraskan data kerusakan agar terintegrasi dengan R3P.
“Semua data kerusakan akan kita detailkan kembali bersama BPBD kabupaten/kota. Hasilnya nanti disampaikan ke OPD terkait sehingga penanganan dilakukan secara bertahap dan terkoordinasi,” jelas Tuahta.
Pemprov Sumut menargetkan R3P rampung dan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur paling lambat 31 Januari 2026. Dokumen ini akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengajukan dukungan, baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian yang memimpin Rakor menegaskan bahwa pemerintah pusat terus melakukan pengecekan terhadap indikator pemulihan pemerintahan dan kemasyarakatan, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, perekonomian, rumah ibadah, serta aktivitas sosial masyarakat.
“Rakor ini penting untuk mengetahui langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah. Saya mengapresiasi daerah di Sumatera Utara yang menunjukkan kemajuan dalam pemulihan pascabencana,” pungkas Tito.[tan]
