 |
| Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution. (foto/ist) |
Data tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang digelar di Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Sebelumnya, Sumatera Utara memiliki empat daerah tertinggal yang seluruhnya berada di Kepulauan Nias, yakni Kabupaten Nias, Nias Barat, Nias Utara, dan Nias Selatan. Pada 2026, hanya Nias Utara yang masih menyandang status tersebut.
Dari delapan gubernur yang diundang dalam rapat tersebut, hanya Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang hadir secara langsung. Sementara tujuh gubernur lainnya diwakilkan.
Kehadiran Bobby dinilai sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Sumut dalam mengawal percepatan pembangunan agar Nias Utara segera keluar dari daftar daerah tertinggal.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menyampaikan apresiasi atas langkah tersebut.
“Saya mengapresiasi kehadiran langsung Gubernur Sumatera Utara yang serius mengawal Nias Utara. Ini satu-satunya daerah tertinggal di wilayah barat Indonesia dan harus kita dorong bersama agar segera keluar dari status itu,” ujar Yandri.
Ia menjelaskan, sekitar 90 persen pembiayaan kabupaten tertinggal masih bergantung pada transfer pemerintah pusat karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif kecil.
“Hampir 90 persen bersumber dari transfer pusat. PAD-nya kecil dan ruang fiskalnya terbatas. Karena itu intervensi pusat dan provinsi sangat penting,” katanya.
Khusus Nias Utara, pemerintah pusat menilai daerah tersebut memiliki potensi ekonomi besar, terutama di sektor perkebunan kelapa. Namun, potensi itu belum optimal akibat keterbatasan infrastruktur dan akses logistik.
“Potensinya besar, tetapi tanpa jalan dan akses distribusi yang memadai, pertumbuhan ekonomi sulit maksimal,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Nias Utara, Amizaro Waruwu, yang mewakili kepala daerah tertinggal se-Indonesia sekaligus ditunjuk sebagai koordinator kabupaten tertinggal, turut menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Sumut.
Ia menilai dukungan anggaran serta pendampingan pemerintah provinsi memberi dampak positif bagi percepatan pembangunan di wilayahnya.
“Dukungan tersebut memberi semangat bagi kami untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Amizaro juga mengapresiasi program Makan Bergizi Gratis yang diinisiasi Presiden RI, Prabowo Subianto, karena dinilai membantu masyarakat di daerah tertinggal.
Rapat koordinasi itu menegaskan percepatan pembangunan Nias Utara memerlukan sinergi pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, terutama melalui penguatan anggaran, pembangunan infrastruktur, serta konsistensi kebijakan agar kabupaten tersebut segera lepas dari status daerah tertinggal. [tan]
