 |
| Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan, Lailatul Badri melaksanakan Reses V Masa Sidang II Tahun 2025–2026 di tiga titik wilayah Medan Timur. (foto/ist) |
Kegiatan reses digelar di Jalan Alfalah I, Jalan Alfalah III, dan Jalan Alfalah V, Kelurahan Glugur Darat I. Sejumlah persoalan mencuat, mulai dari lampu penerangan jalan umum (LPJU) padam, drainase buruk, ketersediaan air bersih, akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga layanan kesehatan Universal Health Coverage (UHC).
Dalam pertemuan tersebut, Lailatul mendesak Pemko Medan melalui Dinas Perhubungan segera memperbaiki LPJU yang mati di sepanjang Jalan Alfalah I hingga Alfalah IV. Menurutnya, kondisi jalan gelap membahayakan warga, terlebih saat Ramadan ketika aktivitas ibadah malam dan subuh meningkat. “Jangan biarkan jalan gelap. Warga yang hendak salat tarawih dan subuh merasa tidak aman,” ujarnya.
Sejumlah warga juga mengeluhkan rawannya aksi pencurian akibat minimnya penerangan serta meminta pengaktifan kembali ronda dan pos keamanan lingkungan (poskamling).
Selain itu, persoalan drainase yang tidak berfungsi baik disebut kerap memicu banjir saat hujan deras. Warga berharap saluran air diperlebar dan diperbaiki.
Keluhan lain datang dari warga Jalan Alfalah VI yang belum menikmati layanan air bersih dari Perumda Tirtanadi. Mereka masih mengandalkan air sumur yang kualitasnya semakin menurun.
Menanggapi hal itu, Lailatul menjelaskan bahwa pengelolaan Tirtanadi berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Karena itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan anggota DPRD Sumut untuk menindaklanjuti aspirasi warga.
Di sektor kesehatan, warga juga mempertanyakan layanan UHC yang dinilai masih mempersulit karena harus melalui sistem rujukan. Sementara pelaku UMKM mengeluhkan pengajuan KUR yang tetap mensyaratkan agunan. “Di tengah kondisi ekonomi sulit, seharusnya akses KUR dipermudah agar UMKM bisa bangkit,” katanya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu menegaskan seluruh aspirasi masyarakat akan menjadi pokok pikiran (pokir) dewan untuk disampaikan dalam rapat paripurna sebagai bahan program prioritas pembangunan Pemko Medan. “Semua keluhan ini akan kami kawal agar ditindaklanjuti dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya. [romulo]
