DPRD Medan Bongkar Dugaan Kebocoran Pajak Restoran dan Reklame, Bapenda Didesak Digitalisasi Total

Komisi 3 DPRD Kota Medan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bapenda Kota Medan di gedung DPRD Medan, Selasa (3/3/2026) yang dihadiri Kepala Bapenda M Agha Novrian. (foto/ist)

MEDAN — DPRD Medan menyoroti rendahnya perolehan pajak daerah dari sejumlah objek, khususnya pajak restoran dan reklame. Kondisi tersebut diduga dipicu lemahnya pengawasan serta potensi praktik “gerakan bawah meja” yang menyebabkan kebocoran besar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sorotan itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 3 bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan di Gedung DPRD Medan, Selasa (3/3/2026).

Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi 3, T. Bahrumsyah, didampingi anggota dewan Godfried dan Sri Rezeki. Turut hadir Kepala Bapenda Kota Medan M. Agha Novrian beserta jajaran.

Dalam rapat tersebut, Bahrumsyah mempertanyakan efektivitas kinerja Bapenda, khususnya terkait implementasi sistem digitalisasi pajak yang dinilai belum berjalan maksimal. Menurutnya, digitalisasi menjadi langkah mendesak untuk menutup celah kebocoran penerimaan.

“Dengan sistem digital, pelaporan lebih mudah, validasi data lebih cepat, transparansi meningkat, dan kepatuhan wajib pajak bisa diperkuat. Ini penting untuk meminimalisir kebocoran pajak,” ujarnya.

Ia juga menegaskan Kota Medan sebagai kota besar seharusnya menjadi rujukan daerah lain dalam pengelolaan pajak, bukan justru tertinggal dalam inovasi.

Selain pajak restoran dan reklame, Komisi 3 turut menyoroti potensi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari sektor properti, khususnya di kawasan Podomoro City Medan dan apartemen lainnya.

Godfried meminta Bapenda memaksimalkan penerimaan BPHTB dari transaksi jual beli maupun sewa unit apartemen. Ia menduga masih ada praktik manipulasi data transaksi yang berpotensi merugikan daerah.

“Bukan hanya Podomoro, semua apartemen harus dipompa BPHTB-nya. Telusuri apakah transaksi itu sewa atau jual beli. Libatkan notaris untuk pendekatan dan komunikasi,” tegasnya.

Menanggapi kritik tersebut, Kepala Bapenda M. Agha Novrian menyatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti masukan dewan dan menyiapkan terobosan guna meningkatkan PAD sekaligus menekan kebocoran pajak.

“Ini menjadi evaluasi bagi kami. Secepatnya akan kami tindaklanjuti. Kami tetap membutuhkan masukan agar kinerja ke depan lebih baik,” ujarnya. [romulo]