![]() |
| Anggota Komisi I DPRD Kota Medan, Reza Pahlevi Lubis. (foto/ist) |
Kritik tersebut disampaikan Reza kepada wartawan di Gedung DPRD Medan, Senin (13/4/2026). Ia menilai kinerja pemerintahan cenderung lebih banyak diwarnai kegiatan seremonial dibandingkan hasil konkret di lapangan.
“Sejauh ini belum terlihat capaian signifikan. Kegiatan lebih dominan bersifat seremoni, sementara dampaknya ke masyarakat belum terasa,” ujarnya.
Reza yang membidangi urusan pemerintahan di Komisi I juga menyoroti lemahnya evaluasi terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, sejumlah persoalan krusial di Kota Medan, seperti banjir dan pelayanan kesehatan, belum menunjukkan perbaikan berarti.
Bahkan, ia menyebut kualitas layanan kesehatan justru mengalami penurunan dalam periode tersebut. Selain itu, Reza menyoroti belum definitifnya sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan.
Hingga kini, posisi Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) serta Kepala Dinas Kesehatan masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt). “Sulit mendorong kebijakan strategis jika jabatan penting hanya diisi Plt, apalagi untuk inovasi program,” tegasnya.
Ia juga mengungkap adanya informasi terkait rencana pengisian jabatan Kepala Dinas SDABMBK oleh pejabat dari luar daerah, yakni Kabupaten Langkat. Hal ini dinilai berpotensi menimbulkan persoalan baru jika tidak mempertimbangkan kompetensi dan pemahaman terhadap kondisi lokal. “Kalau tidak sesuai kapasitas dan tidak memahami persoalan banjir di Medan, dikhawatirkan masalah tidak akan selesai,” katanya.
Lebih lanjut, Reza menyebut masih ada sekitar enam jabatan pimpinan OPD lain yang juga belum definitif. Kondisi ini dinilai sebagai indikator belum optimalnya fungsi manajerial di tubuh Pemko Medan.
Di akhir pernyataannya, Reza mengingatkan Wali Kota agar lebih fokus pada program kerja yang konkret, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Ia juga mengajak publik untuk aktif memberikan masukan sebagai bagian dari evaluasi kinerja pemerintah daerah. [romulo]
