![]() |
| Anggota DPRD Medan dari Fraksi PSI, Henry Jhon Hutagalung. (foto/ist) |
Desakan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan dengan agenda penyampaian hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, sekaligus penandatanganan rekomendasi kepada Pemerintah Kota (Pemko) Medan, Senin (27/4/2026).
Anggota DPRD Medan dari Fraksi PSI, Henry Jhon Hutagalung, menyoroti isi rekomendasi LKPJ yang dinilai belum tegas, khususnya terkait penilaian terhadap kinerja PUD Pasar dan unit usaha di bawahnya.
Ia menilai terdapat ketidaksesuaian antara laporan dengan kondisi di lapangan, seperti pada PUD Rumah Potong Hewan (RPH) yang disebut berkinerja baik, padahal masih mengalami kerugian.
“Kalau masih merugi, tentu tidak bisa dikatakan baik. Wali Kota harus melakukan evaluasi terhadap PUD Pasar dan hal ini perlu ditegaskan dalam rekomendasi LKPJ,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Fraksi PSI lainnya, Renvile Pandapotan Napitupulu, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan PUD Pasar. Ia meminta agar laporan keuangan disusun secara rinci dan terbuka berdasarkan masing-masing pasar.
“Laporan keuangan harus akuntabel. Dari total 52 pasar yang dikelola, perlu diketahui pasar mana saja yang menjadi prioritas perbaikan,” kata Renvile.
Fraksi PSI berharap rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2025 dapat menjadi dasar bagi Pemko Medan untuk melakukan pembenahan menyeluruh, khususnya dalam pengelolaan badan usaha milik daerah serta peningkatan fasilitas pasar tradisional di Kota Medan. [romulo]
