 |
| Juru bicara Fraksi Hanura-PKB, Lailatul Badri, dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan, Selasa (7/7/2026).(foto/ist) |
Namun, persetujuan tersebut disertai sejumlah catatan kritis terkait rendahnya serapan anggaran, tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), penanganan banjir, hingga pembangunan infrastruktur.
Pandangan fraksi disampaikan juru bicara Fraksi Hanura-PKB, Lailatul Badri, dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan, Selasa (7/7/2026).
Rapat paripurna dihadiri Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam penyampaiannya, Lailatul Badri menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban APBD tidak hanya memuat angka-angka realisasi anggaran, tetapi juga menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam memenuhi janji pembangunan kepada masyarakat.
Fraksi Hanura-PKB mencatat realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp6,324 triliun atau 90,80 persen dari target yang telah ditetapkan. Menurut fraksi, capaian tersebut masih dapat ditingkatkan melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak dan retribusi.
Karena itu, Hanura-PKB mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan memperkuat reformasi birokrasi, memperluas digitalisasi pelayanan, meningkatkan pengawasan, serta mengedukasi masyarakat agar kepatuhan membayar pajak meningkat tanpa membebani pelaku usaha kecil.
Di sisi belanja daerah, Fraksi Hanura-PKB menyoroti realisasi belanja yang baru mencapai Rp5,837 triliun atau 82,56 persen dari total anggaran sebesar Rp7,070 triliun.
Menurut Lailatul Badri, rendahnya serapan anggaran tidak hanya menjadi persoalan administratif, tetapi juga berdampak langsung terhadap tertundanya pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik.
"Lemahnya daya serap anggaran bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga menunjukkan masih ada hak masyarakat yang belum terpenuhi melalui program pembangunan dan pelayanan publik," ujarnya.
Fraksi juga menyoroti besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp592,2 miliar. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan perlunya perbaikan dalam perencanaan anggaran sekaligus percepatan pelaksanaan program di seluruh perangkat daerah.
Selain persoalan anggaran, Hanura-PKB meminta Pemerintah Kota Medan mempercepat penanganan banjir yang hingga kini masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah. Fraksi juga mendesak evaluasi terhadap proyek drainase dan pembangunan infrastruktur yang dinilai masih menimbulkan kemacetan serta mengganggu aktivitas masyarakat.
Tak hanya itu, Hanura-PKB mengingatkan komitmen Pemko Medan untuk mengalokasikan sedikitnya 35 persen APBD bagi pembangunan kawasan Medan Utara sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Alokasi tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, hingga bantuan sosial di kawasan tersebut.
Fraksi Hanura-PKB turut mengapresiasi langkah Pemko Medan dalam memperluas digitalisasi pelayanan publik. Namun, implementasinya dinilai belum sepenuhnya merata karena masih menyulitkan sebagian masyarakat, terutama kalangan lanjut usia dan warga yang memiliki keterbatasan akses internet.
Menutup pandangan fraksinya, Hanura-PKB berharap Pemerintah Kota Medan bersama seluruh OPD dapat meningkatkan kualitas perencanaan, mempercepat pelaksanaan program, mengoptimalkan pemanfaatan anggaran, serta memastikan APBD benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.[romulo]
