 |
| Sidang paripurna DPRD Madina membahas nota kesepakatan KUPA-PPAS perubahan APBD 2026, Senin (21/9/2026). (foto/ist) |
Bupati Madina H. Saipullah Nasution menyampaikan KUPA dan PPAS perubahan merupakan instrumen penting dalam memastikan perubahan kebijakan anggaran tetap berada dalam koridor perencanaan pembangunan daerah.
"Melalui dokumen yang telah disepakati, kita berupaya melakukan penyesuaian terhadap kondisi dan perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan APBD tahun 2026," katanya.
Seluruh kebijakan, kata Saipullah, disusun dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan fiskal daerah, sekaligus diarahkan untuk menjawab berbagai kebutuhan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Saipullah menyebutkan, kesepakatan yang ditandatangani ini hendaknya menjadi komitmen bersama untuk dilaksanakan secara konsisten dan bertanggungjawab pada tahapan selanjutnya. "Kami berharap kondisi ini juga terus menjadi salah satu modal utama untuk membangun Madina yang lebih baik kedepan," ucapnya.
Saipullah juga menginstruksikan kepala OPD agar menindaklanjuti hasil kesepakatan ini dengan penuh tanggungjawab. "Setiap program dan kegiatan yang nantinya tertuang dalam perubahan APBD harus dilaksanakan secara konsisten, tepat sasaran, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.[fadli]
