 |
| Tower Miratel di Jalan LKMD III, Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi. (foto/ist) |
Selain mempertanyakan kelengkapan perizinan, masyarakat juga mengkhawatirkan aspek keselamatan dan dampak operasional menara setinggi 45 meter tersebut.
Menara yang dibangun pada 2015 dan mulai beroperasi pada 2016 itu berada di atas lahan milik seorang warga berinisial PUJI. Masyarakat di radius sekitar menara menolak rencana perpanjangan operasional selama 18 tahun, yakni periode 2026 hingga 2044.
Berbagai upaya mediasi telah dilakukan bersama instansi terkait, termasuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tebing Tinggi. Namun, warga mengaku belum memperoleh penyelesaian yang memuaskan setelah bertemu dengan pihak perusahaan.
Dalam surat Nomor 600.4/2413/P2PK/DLH-TT tertanggal 14 Juli 2026, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tebing Tinggi menyatakan belum memiliki kelengkapan dokumen lingkungan hidup dan perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan menara tersebut dalam arsipnya. DLH juga disebut berjanji melakukan verifikasi lapangan, tetapi menurut warga, tindak lanjut tersebut belum terlaksana.
Sementara itu, melalui surat Nomor 600.1.15/820/DPUPR/2026 tertanggal 15 Juli 2026, Dinas PUPR menyampaikan tidak terdapat permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) maupun Sertifikat Laik Fungsi (SLF) atas nama perusahaan tersebut, baik yang sedang diproses maupun yang telah diberikan rekomendasi.
Dinas PUPR juga menjelaskan sejumlah kemungkinan sanksi berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021, mulai dari sanksi administratif, pembatasan kegiatan, penghentian kegiatan, hingga pembekuan atau pencabutan PBG dan SLF sesuai ketentuan.
Persoalan semakin menjadi perhatian setelah DPMPTSP memberikan jawaban berbeda melalui surat Nomor 503/1805/DPMPTSP/2026 tertanggal 22 Oktober 2026.
Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Mitratel memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), SIMB tertanggal 1 Juni 2015, serta SPPL. Perusahaan juga disebut sedang mengajukan SLF melalui sistem SIMBG dan dalam proses verifikasi.
Perbedaan keterangan administrasi tersebut membuat warga mempertanyakan kepastian pemenuhan seluruh persyaratan perizinan menara.
Selain persoalan administrasi, warga mengeluhkan kebisingan mesin, kekhawatiran terhadap keselamatan, serta kerusakan peralatan elektronik yang mereka kaitkan dengan sambaran petir di sekitar menara.
Salah satu kejadian dilaporkan berlangsung pada 11 Oktober 2026. Menurut keterangan warga, sedikitnya 18 keluarga mengalami kerusakan peralatan elektronik, seperti televisi, telepon seluler, lampu, dan kulkas.
Seorang anak berusia 10 tahun juga dilaporkan mengalami luka membiru pada tangan setelah merasakan sengatan ketika terjadi badai petir. Namun, hubungan langsung antara kejadian tersebut dan keberadaan menara masih memerlukan pemeriksaan teknis.
Warga menyebut keluhan serupa telah terjadi sejak menara beroperasi pada 2016, sementara mereka mengaku belum pernah memperoleh ganti rugi dari perusahaan atas kerusakan barang elektronik tersebut.
Pada 27 Agustus 2026, warga telah menyurati Wali Kota Tebing Tinggi untuk meminta penegakan hukum administratif. Mereka mendesak pemerintah melakukan verifikasi lapangan, mengevaluasi kesesuaian menara dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), serta mengkaji aspek keselamatan dan persyaratan perpanjangan operasional dengan melibatkan masyarakat terdampak.
Warga juga meminta agar penerbitan atau pemenuhan dokumen kelaikan bangunan tidak dilakukan sekadar sebagai formalitas setelah kegiatan operasional berlangsung.
Masyarakat berharap Pemko Tebing Tinggi memberikan penjelasan terbuka atas perbedaan informasi perizinan, menindaklanjuti seluruh pengaduan, serta memastikan standar keselamatan publik terpenuhi.
"Keselamatan warga harus menjadi prioritas. Jangan sampai kepentingan penerimaan pendapatan daerah mengesampingkan keselamatan jiwa dan harta masyarakat," demikian tuntutan warga. [subari]
