PPPH Minta Polda Sumut Periksa Bimtek Kades di Paluta. (foto/ist) |
Kordinator aksi PPPH, Bahar Pohan didampingi Rizki Bona dalam aksi Bimtek Kades Paluta digelar LPMPPP dan LPK UMAY EG, pada tanggal 22 s/d 26 September di kawasan Danau Toba dan Berastagi, Karo.
Jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk Bimtek, masing-masing Kades mengeluarkan biaya sebesar Rp.30 juta/desa. Untuk Kabupaten Paluta, terdapat 386 desa, sehingga total anggaran yang dikeluarkan mencapai lebih kurang Rp11 milyar.
“Untuk itu kita mendesak Polda Sumut untuk mengusut tuntas dugaan korupsi yang dengan modus Bimtek sekaligus memeriksa penyelenggara,” kata Bahar Pohan.
Selain itu, massa yang membentangkan alat peraga kertas juga mendesak Polda Sumut untuk memeriksa Pj Bupati Paluta bersama Kadis PMD Paluta.
Massa PPPH diterima perwakilan Polda Sumut, Kompol Mulyadi yang mengatakan menerima laporan PPPH dan akan segera mempelajarinya untuk dilakukan penyelidikan.
Terkait aksi PPPH ini, Kadis PMD Paluta, Yusuf Hasibuan yang dikonfirmasi belum memberikan jawaban. [abdul meliala].