 |
| Anak sekolah menyebrangi Sungai di Desa Cihideung.(foto:metrobogor.com) |
Saat ini ada kebijakan Pendidikan di prakarsai Menteri Sosial RI priode 2024 sd 2029, yakni model Sekolah Rakyat, dimana masyarakat miskin dapat menyekolahkan putra/i-nya di Sekolah Rakyat yang dibiayai Pemerintah, mulai perlengkapan sekolah, (kemeja, sepatu, tas, buku), kebutuhan hidup, dengan sistem asrama tahun ajaran 2025/2026 dengan biaya Rp.48,25 juta per anak/tahun. (fajar.co.id/2025/05/23).
Kebijakan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Tehnologi dengan model Sekolah Garuda Transpormasi sebagai Sekolah SDM unggul untuk meningkatkan kualitas SMA dan Madrasah Aliyah yang juga di direncanakan akan dibuka pada tahun ajaran tahun 2025/2026 (inilahcom, 19 Mai 2025).
Disisi lain proses Pendidikan yang masih diterapkan jajaran Pendidikan di Indonesia mulai Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah menengah (SMP, SMA/SMK) masih menerapkan model pembelajaran melalui kurikulum Merdeka atau Kurikulum 2013 (KBK) dengan sistem penerimaan jalur domisili untuk tahun ajaran 2025/2026.
Menyikapi beragam program yang diluncurkan pemerintah ini, tokoh pendidikan Sumatera Utara Drs Syaiful Syafri MM, Minggu (25/5/2025) mengatakan, bawa untuk meningkatkan Kualitas Pendidikan dan pemerataan pendidikan di Indonesia, tingkat keberhasilannya berada pada kebijakan dan komitmen seorang Kepala Daerah, baik ditingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota.
Untuk meningkatkan kualitas pendidikan diperlukan komitmen Kepala Daerah Kabupaten dan Kota sesuai jenjangnya tidak jalan sendiri, melainkan jalan bersama sesuai komitmen Pemerintah Propinsi dan Pusat, karena berhubungan dengan sarana dan prasarana sekolah, disiplin sekolah, pemerataan guru, pengawas akses jalan menuju sekolah, dan partisipasi masyarakat, tegas Syaiful.
Jadi tidak sebatas Visi, Wacana, Meninjau, Ceramah atau sejenisnya dari seorang Kepala Daerah, melainkan aksen dengan mengalokasikan anggaran APBD untuk peningkatan kualitas guru, pemerataan guru, pengawas, dan perbaikan atau melengkapi sarana pembelajaran di sekolah, karena biaya pendidikan sudah ditampung berupa bantuan operasional sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat.
Perlu di ketahui masalah pendidikan tidak sebatas Gedung, Guru, Laboratorium, Perpustakaan dan Metoda Pembelajaran, tetapi akses jalan juga menjadi perhatian penting, karena masih banyak antar Desa di daerah pinggiran atau pedalaman anak sekolah harus menyebrangi sungai, jalan diantara sawah, hutan, jalan setapak yang memerlukan anggaran daerah untuk perbaikan atau membangun nya.
Diantara banyak Kepala Daerah yang komitmen, contohnya Gubernur Kalimantan Timur tahun ajaran 2025/2026 telah menerapkan Pendidikan gratis bagi alumni SMA/ SMK di 53 Perguruan Tinggi di Kaltim kejenjang S1 hingga Doktoral, karena Gubernur Kaltim berkeinginan putra/i Kaltim kedepan mampu bersaing dengan putra/i Propinsi lain, dan ini menjadi sejarah baru di dunia Pendidikan Indonesia.
Contoh lain, Gubernur Jawa Barat melakukan Pendidikan khusus ke barak militer selama dua minggu bagi anak anak bermasalah Sosial, dalam rangka menyiapkan anak untuk disiplin, berprilaku baik, cinta tanah air, cinta bangsa dan cinta keluarga, sesama, disamping memperbaiki akses jalan menuju sekolah di daerah terpencil serta perbaikan sarana sekolah lainnya.
Demikian juga dengan Gubernur Maluku Utara tahun anggaran 2025 telah mengalokasikan APBD nya untuk merenopasi 118 SMA, SMK dan SLB dari 250 sekolah yang kondisinya Prihatin serta mengalokasikan anggaran bantuan operasional daerah (Bosda) agar tingkat SMA, SMK dan SLB tidak
Anggaran Komite
Bukti kerjasama Pemerintah Propinsi dengan Kabupaten dalam komitmen meningkatkan pendidikan, terlihat bahwa Bupati Bogor langsung membangun jembatan Rawayan untuk membantu siswa sekolah yg selama ini harus menyebrangi sungai untuk bisa bersekolah di Desa Cihideung udik Kecamatan Ciampea akibat viral di medsos para siswa kesekolah menyebrangi sungai 17/04 2025.[subari/rel]
