 |
| Ekonom Universitas Sumatera Utara (USU) Wahyu Ario Pratomo. (foto/ist) |
Strategi 4K yang diterapkan Pemprov Sumut mencakup Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif. Pendekatan ini dinilai mampu meredam gejolak harga komoditas pangan strategis di tengah meningkatnya permintaan masyarakat.
Pengamat Ekonomi Universitas Sumatera Utara (USU), Wahyu Ario Pratomo, menilai kebijakan pengendalian inflasi yang dilakukan Pemprov Sumut telah berada di jalur yang tepat. Penurunan inflasi tersebut mencerminkan efektivitas langkah-langkah yang diambil pemerintah daerah, meskipun kewaspadaan tetap diperlukan.
“Upaya ini terbilang efektif karena inflasi mulai menurun. Namun, pemerintah tetap harus waspada terhadap potensi kenaikan harga kebutuhan pokok, terutama menjelang hari besar keagamaan,” ujar Wahyu, Rabu (31/12/2025).
Ia menyoroti pentingnya menjaga ketersediaan pasokan cabai merah, yang kerap menjadi salah satu pemicu inflasi. Menurutnya, Pemprov Sumut perlu memastikan pasokan cabai merah untuk kebutuhan dalam daerah tetap aman, mengingat sebagian produksi juga dipasarkan ke luar provinsi seperti Riau dan Aceh.
“Pemerintah dapat membentuk kawasan khusus pertanaman cabai merah untuk memenuhi pasar luar provinsi, sehingga pasokan di dalam Sumut tidak terganggu,” jelasnya.
Meski demikian, Wahyu menilai langkah cepat Pemprov Sumut melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pengadaan cabai merah dari luar provinsi, seperti Jawa Timur, merupakan strategi yang tepat. Kebijakan tersebut dinilai efektif dalam menekan inflasi yang sempat menyentuh 5,32 persen, di tengah kenaikan harga cabai merah yang terjadi hampir di seluruh daerah.
Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumut, Poppy Marulita Hutagalung, menjelaskan bahwa Pemprov Sumut telah merumuskan kebijakan pengendalian inflasi jangka menengah yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Sumut Nomor 188.44/839/KPTS/2025 tentang Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sumut Periode 2025–2027.
“Strategi utama yang dijalankan tetap mengacu pada 4K, yakni Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif,” kata Poppy.
Pada aspek Keterjangkauan harga, Pemprov Sumut memastikan stabilitas harga dan pengelolaan permintaan melalui berbagai program, antara lain operasi pasar, inspeksi mendadak (sidak) pasar dan gudang distributor, monitoring pasokan, penguatan tata niaga bahan pokok penting, gerakan pangan murah atau pasar murah, pembentukan toko pantau inflasi, perluasan Rumah Pangan Kita (RPK), serta penyusunan kajian pengendalian inflasi.
Untuk Ketersediaan pasokan, Pemprov Sumut menyiapkan delapan program strategis, termasuk pengembangan kawasan pangan untuk komoditas padi, jagung, cabai merah, dan bawang merah sebagai program strategis daerah.
“Pada 2026, akan dikembangkan kawasan produksi padi di Simalungun dan Deli Serdang seluas 2.000 hektare, jagung di Simalungun dan Dairi seluas 2.000 hektare, cabai merah seluas 200 hektare di Simalungun, Dairi, Humbang Hasundutan, dan Samosir, serta bawang merah seluas 200 hektare di Simalungun, Humbang Hasundutan, Samosir, dan Dairi,” terang Poppy.
Selain itu, Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025–2027 juga mencakup peningkatan produksi pangan dan hortikultura melalui gerakan menanam dan panen serentak, pengendalian hama dan organisme pengganggu tumbuhan, penanganan dampak perubahan iklim, serta penguatan sarana dan prasarana pengolahan dan penyimpanan produk pangan di sejumlah daerah, seperti Karo, Simalungun, Batu Bara, Dairi, Tapanuli Utara, Deli Serdang, dan Humbang Hasundutan.
“Tidak hanya pangan dan hortikultura, program strategis lainnya juga mencakup peningkatan produksi hasil ternak dan perikanan, pengembangan perkebunan tebu dan kelapa sawit, serta pengembangan kawasan perkebunan lainnya,” pungkasnya. [tan]
