Abpednas Sumut Dikukuhkan, Gubernur Bobby Nasution Dorong Desa Berinovasi Lewat Skema Kompetisi

Gubsu Bobby Nasution menghadiri Pengukuhan Pengurus DPD dan DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Sabtu (14/02/2026).(foto/ist)

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, mendorong desa-desa berinovasi dalam pembangunan melalui skema kompetisi antardesa. Program ini disiapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai upaya mempercepat tata kelola desa yang kreatif, berdampak, dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Bobby saat pengukuhan pengurus DPD dan DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Sumut serta kegiatan Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) di Aula Raja Inal Siregar, Medan, Sabtu (14/2/2026).

Bobby menyebut kompetisi akan dibuka tahun ini, dengan hadiah bantuan pembangunan bernilai besar bagi desa terbaik. “Kami siapkan anggaran minimal Rp10 miliar, bahkan bisa sampai Rp50 miliar untuk desa dengan konsep pembangunan terbaik,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan kepala desa agar memanfaatkan media sosial sebagai referensi ide penataan wilayah, mulai dari arsitektur permukiman hingga kebersihan dan estetika lingkungan. Menurutnya, inovasi lokal harus lahir dari gagasan kreatif desa sendiri.

Pada kesempatan itu, Ketua Umum DPP Abpednas, Indra Utama, menjelaskan Program Jaksa Garda Desa bersama Kejaksaan Republik Indonesia bertujuan mencegah penyimpangan pengelolaan keuangan desa dan meningkatkan akuntabilitas.

Sementara Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri, Anwar Harun Damanik, menyebut regulasi terbaru memperkuat posisi desa dari sisi kelembagaan, anggaran, dan pengawasan berbasis digital agar pengelolaan dana lebih transparan.

Pengukuhan pengurus Abpednas Sumut diharapkan memperkuat peran Badan Permusyawaratan Desa dalam fungsi pengawasan, perencanaan, serta penyaluran aspirasi masyarakat demi terwujudnya desa yang mandiri dan sejahtera.

Acara ini dihadiri Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Reda Manthovani, Kajati Sumut Harli Siregar, Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, serta para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara. Melalui pengukuhan ini, diharapkan BPD mampu menjalankan fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi masyarakat desa secara lebih optimal dan transparan. (tan)