 |
| Kepala BPS Sumut Asim Saputra dalam Temu Pers di Kantor Gubernur Sumut.(foto/ist) |
Kepala BPS Sumut, Asim Saputra, mengatakan sensus tersebut akan berlangsung pada Mei hingga Agustus 2026 dan menjadi upaya penting untuk memotret secara riil struktur perekonomian di daerah, termasuk perkembangan ekonomi digital.
“Jika dulu perkembangan usaha bisa dilihat dari toko-toko fisik, saat ini banyak usaha berkembang melalui platform digital,” ujar Asim saat temu pers di Medan, Kamis (12/3/2026).
Menurutnya, dari sekitar dua juta pelaku usaha yang akan didata, sebanyak 1,5 juta usaha sudah teridentifikasi, sementara sekitar 300 ribu hingga 500 ribu usaha lainnya masih belum terdata secara jelas.
“Ada sekitar dua juta pelaku usaha yang akan kami cek. Sebanyak 1,5 juta sudah teridentifikasi, sementara 300 sampai 500 ribu lainnya masih belum kita kenali. Banyak usaha yang berada di rumah-rumah atau berbasis daring, seperti kafe dan bisnis online. Ini juga menjadi sasaran utama sensus ekonomi 2026,” jelasnya.
Untuk mendukung pelaksanaan sensus, BPS Sumut akan menurunkan sekitar 13.000 petugas lapangan yang melakukan pendataan secara langsung ke lokasi usaha dengan metode door to door.
Asim menyebutkan, proses pendataan ditargetkan selesai dalam waktu sekitar 2,5 bulan agar seluruh pelaku usaha di Sumatera Utara dapat terdata secara menyeluruh.
Adapun lapangan usaha yang akan disensus meliputi berbagai sektor, seperti pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengelolaan air dan limbah, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, real estate, hingga sektor kesenian, hiburan, dan rekreasi.
Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi 2016, jumlah usaha di Sumatera Utara tercatat sebanyak 1.166.198 unit usaha. Dari jumlah tersebut, 1.153.758 unit merupakan usaha mikro kecil, sedangkan 13.160 unit merupakan usaha menengah dan besar.
Jumlah tenaga kerja yang terserap mencapai 3.219.673 orang, dengan 2.640.639 orang bekerja di sektor usaha mikro kecil dan 579.034 orang pada usaha menengah dan besar.
“Dengan data yang akurat, kebijakan ekonomi akan lebih tepat sasaran. Mari kita sukseskan sensus ekonomi 2026,” pungkas Asim.
BPS Sumut Kembangkan Portal Satu Data Bencana
Selain sensus ekonomi, BPS Sumut juga berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara untuk mengembangkan sistem satu data kebencanaan melalui portal Anjungan Satu Data Daerah (PASADA).
Portal ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai data penting, termasuk data dampak bencana di Sumatera Utara, sehingga dapat membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan, khususnya pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
“Portal PASADA mengintegrasikan berbagai sumber data, tidak hanya dari BPS tetapi juga dari dinas, perangkat daerah, serta pemangku kepentingan lainnya,” kata Asim.
Melalui portal tersebut, pengguna dapat mengakses berbagai informasi terkait bencana, seperti jumlah korban, kerusakan rumah, lahan pertanian, ternak, hingga fasilitas umum.
Data yang tersedia juga mencakup dampak bencana pada periode 2020 hingga 2023 dan dapat diakses secara terbuka oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah, akademisi, swasta, hingga media.
BPS Sumut juga telah melakukan pemetaan UMKM yang terdampak bencana melalui pengecekan langsung di lapangan, termasuk di wilayah seperti Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Tapanuli Selatan.
Selain itu, portal PASADA juga tengah mengembangkan dashboard data pengguna narkoba di Sumatera Utara yang nantinya akan memanfaatkan data dari aparat kewilayahan seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas, serta dikelola bersama instansi terkait.
Menurut Asim, sistem data terpadu tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan data pembangunan di Sumatera Utara sehingga kebijakan yang diambil pemerintah menjadi lebih cepat, akurat, dan berbasis data.[zai]
