 |
| Bupati Simalungun H. Anton Achmad Saragih dalam rangkaian High Level Meeting (HLM) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) ke-5 Tahun 2026 di Balai Harungguan Tuan Rondahaim, Kantor Bupati Simalungun, Pematang Raya, Senin (24/8/2026). (foto/ist) |
Peluncuran tersebut dilakukan Bupati Simalungun H. Anton Achmad Saragih dalam rangkaian High Level Meeting (HLM) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) ke-5 Tahun 2026 di Balai Harungguan Tuan Rondahaim, Kantor Bupati Simalungun, Pematang Raya, Senin (24/8/2026).
Bupati mengatakan digitalisasi merupakan bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat.
"Kami berharap seluruh inovasi ini dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak dan retribusi, meminimalkan biaya administrasi, mengurangi risiko kebocoran, serta mempercepat pelayanan publik," ujar Anton.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Simalungun, Simson Sauttua Pardomuan, mengatakan pelaksanaan HLM P2DD merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah mencapai target digitalisasi transaksi pemerintahan.
Menurutnya, Pemkab Simalungun terus mengembangkan transaksi elektronik, baik pada sisi belanja maupun pendapatan daerah.
Dari sisi belanja, Pemkab Simalungun telah menerapkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Saat ini tercatat 10 perangkat daerah aktif menggunakan KKPD.
Sementara pada sisi pendapatan, digitalisasi pembayaran terus dikembangkan, khususnya untuk pajak dan retribusi daerah. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), misalnya, telah terintegrasi dengan sistem pembayaran digital dan perbankan.
Simalungun juga telah menerapkan pembayaran pajak menggunakan QRIS yang dapat dilakukan melalui aplikasi pengelolaan pajak daerah.
Untuk sektor pariwisata, Pemkab Simalungun menghadirkan QRISPATI sebagai sistem pembayaran retribusi digital terintegrasi. Sistem tersebut memungkinkan penerimaan pembayaran dikelola dan dibagi secara otomatis sesuai peruntukannya, baik untuk pemerintah daerah maupun pengelola objek wisata.
Perwakilan Bank Sumut, Muhammad Sadli, yang merupakan Kepala Divisi Bank Sumut Pusat, mengatakan transformasi digital tidak hanya bertujuan memudahkan transaksi, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang aman dan inklusif.
Ia mengapresiasi dukungan berbagai pihak dalam mendorong percepatan digitalisasi di Kabupaten Simalungun.
Menurut Sadli, digitalisasi juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata sehingga pengelolaannya semakin modern tanpa menghilangkan karakter dan kekhasan daerah.
Peluncuran QRIS Dinamis, QRISPATI, dan Smart Cash Simalungun merupakan hasil kolaborasi Pemkab Simalungun bersama Bank Indonesia, Bank Sumut, perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Anton juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Sumut atas dukungannya terhadap pembangunan di Kabupaten Simalungun, termasuk melalui bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) senilai Rp699.875.889.
"Melalui kolaborasi bersama Bank Indonesia, Bank Sumut, dunia perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan, kita optimistis Simalungun dapat terus bergerak maju menuju pelayanan publik yang modern serta pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik," pungkasnya.
Pemkab Simalungun berharap implementasi berbagai inovasi digital tersebut dapat memperluas transaksi nontunai, meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sekaligus memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, aman, dan mudah diakses masyarakat. [zai]
