MADINA (SINDOSUMUT) - Bupati Mandailing Natal (Madina) HM Jafar Sukhairi Nasution menandatangani Kesepakatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 di Ruang Kerja Bupati Madina, Komplek Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Madina, Jumat ( 24/11/2023).
Bupati Madina HM Ja'far Sukhairi Nasution didamping Wabup menandatangani NPHD Pilkada 2024. (foto:mm/ist)
Sukhairi mengatakan sesuai NPHD memutuskan bahwa Pemkab Madina menggelontorkan biaya Pilkada kepada KPU Rp.55,52 miliar, Bawaslu Rp.17 miliar, TNI Rp3 miliar, dan Polri Rp.6 miliar.
Sukhairi mengatakan penandatanganan NPHD menjadi salah satu bentuk komitmen dan keseriusan Pemkab Madina agar Pemilu tahun 2024 bisa berjalan dengan lancar.
Sukhairi berharap anggaran tersebut dapat digunakan dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan dengan peraturan-undangan yang berlaku.
Untuk tahun politik 2024, Sukhairi berharap, terciptanya demokrasi yang aman dan damai. Penyelenggara memerlukan anggaran yang cukup, baik dari keamanan dan kesiapan KPU dan pengawasan.
“Tentu saja butuh anggaran yang cukup. Alhamdulillah hari ini penandatanganan, mudah-mudahan bisa digunakan sebagaimana mestinya,” kata Sukhairi.
Kepada masyarakat, Sukhairi berharap dapat berjalan lancar dengan demokrasi politik yang sehat. “Baik itu Pilkada, Pileg, dan Pilpres,” lanjutnya.
Sukhairi juga mengajak masyarakat untuk menjalankan demokrasi yang menggembirakan. Pesta demokrasi, mohon Sukhairi, sebagai pencerahan untuk memilih pemimpin dan perwakilannya masing-masing. “Kita mengharapkan masyarakat kita lebih cerdas untuk tahun-tahun mendatang dan tidak mudah terprovokasi,” katanya.
Sementara Ketua KPU Madina Muhammad Ikhlas mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Madina atas dukungannya dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 terutama dalam dukungan anggaran sebesar Rp 55,5 miliar. “Penandatanganan ini sebagai salah satu langkah awal dalam pelaksanaan tahapan Pilkada serentak tahun 2024,” kata Ikhsan.
Anggaran Rp55,5 miliar ini, kata Ikhsan, hanya anggaran pelaksanaan Pilkada bupati/wabup yang diberikan dengan pemilihan gubernur/wagub. “Namun ada sebagian anggaran yang ditampung oleh provinsi khusus untuk menghormati KPPS,” lanjut Ikhsan.
Dengan dana ini, Ikhsan berharap anggarannya cukup untuk menyelenggarakan pesta demokrasi. sebagai penyelenggara, KPU akan berusa maksimal untuk melakukan tahapan dengan baik.(fadli)
