 |
| Gubernur Sumatera (Gubsu) Utara Bobby Afif Nasution. (foto/ist) |
Pernyataan itu disampaikan Bobby kepada wartawan saat ditemui di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Selasa (30/6/2026).
Menurut Bobby, Pemerintah Provinsi Sumut melalui Satpol PP telah berupaya melakukan penertiban terhadap pelaku pungli. Bahkan, identitas sejumlah oknum yang diduga terlibat telah diketahui dan beberapa kali diamankan. "Satpol PP sudah melaporkan dan mendapatkan nama-namanya,' kata Bobby.
Ia mengaku menerima banyak laporan dari masyarakat dan pelaku usaha wisata terkait praktik pungli yang masih berlangsung. Tidak hanya melakukan kutipan liar, sejumlah oknum disebut-sebut juga melakukan intimidasi terhadap pengunjung. "Sudah banyak masyarakat yang mengeluh. Bahkan ada yang diancam. Saya rasa ini perlu menjadi perhatian serius," ujarnya.
Bobby menegaskan Pemprov Sumut telah mengerahkan personel Satpol PP secara maksimal untuk membantu pengamanan kawasan wisata tersebut. Namun, menurutnya, penindakan hukum tetap menjadi kewenangan aparat kepolisian.
"Kami dari pemerintah sudah all out. Personel Satpol PP sudah turun. Tapi kalau penindakan hukumnya tidak berjalan, persoalan ini akan terus berulang," katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah berupaya melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat sekitar melalui sosialisasi dan musyawarah. Pemprov bahkan telah menyiapkan program pemberdayaan ekonomi berupa pembangunan pusat UMKM dan tempat penjualan oleh-oleh untuk warga.
"Kami sudah sampaikan akan dibangunkan tempat UMKM dan pusat oleh-oleh. Namun memang ada beberapa kelompok yang tidak mau mengikuti kesepakatan tersebut," ujarnya.
Bobby menyebut laporan yang diterimanya mengindikasikan sebagian kelompok yang masih melakukan pungli diduga memiliki keterkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti informasi tersebut secara serius.
"Kalau masyarakat dan pelaku usaha di sana tahu, masa aparat tidak tahu. Saya rasa sekarang tantangannya ada pada penegakan hukum," katanya.
Pemerintah Provinsi Sumut berharap kawasan wisata Sidebuk Debuk dapat terbebas dari praktik pungli sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan serta mendukung pertumbuhan sektor pariwisata di Kabupaten Karo.[tan]
