 |
| Seratusan warga Perlanaan, Simalungun, protes kepada Pangulu untuk segera membatalkan pengukuran lahan yang dilakukan PT KAI. (foto/ist) |
"Saya sudah tinggal di Perlanaan ini sejak tahun 1953, belum ada lagi stasiun di sini, tidak pernah ada sejak zaman itu batas tanah PJKA atau PT.KAI. Kami setiap tahun membayar PBB puluhan tahun ada juga yang punya sertifikat hak milik dari BPN," ujar Parlan (75) warga Huta 5.
Parlan dan ratusan warga yang berkumpul di Kantor Pangulu Perlanaan terlihat sangat emosi dengan dilakukannya pemasangan Plank oleh PT.KAI di kawasan pemukiman warga yang sudah puluhan tahun berdiam di sana.
Dalam pertemuan yang dihadiri Kepala Stasiun Perlanaan H Sitepu, Camat Bandar Tagon Sihotang, Pangulu Perlanaan Tri Jaka, Babinsa dan Babin Kamtibmas. Pangulu Perlanaan Tri Jaka menyampaikan Plank yang saat ini berdiri berbeda saat pengukuran yang dia ikuti.
"Saya menyesalkan mengapa saat mengukur saya diajak, tapi saat pemasangan plank saya tidak dilibatkan. Saya minta maaf, karena menandatangani surat itu , itulah kesalahan saya tidak merembukkan dengan warga," ujar Tri Jaka di hadapan warga.
Lahan yang dipasang plank dengan tulisan milik PT.KAI ini menurut warga meliputi Huta (dusun) 3,4,5 dan 6.
Kepala Stasiun Perlanaan H Sitepu dalam pertemuan ini sempat memicu emosi warga yang menyebutkan stastus postingan warga di sosial media bisa berdampak hukum.
Warga yang emosi meminta Sitepu untuk tidak mengancam warga dengan persoalan hukum. Dijelaskan oleh petugas PT.KAI lainnya bahwa tujuan pengukuran ini adalah untuk pendataan asset PT.KAI.
Karicuhan warga yang tidak puas dengan jawaban petugas PT.KAI dan Pangulu ditengahi oleh Camat Bandar Tagon Sihotang yang mendinginkan warga agar tidak emosi. "Dalam waktu dekat akan kita lakukan sosialisasi kepada warga terkait masalah ini," ujar camat.
Warga pun membubarkan diri dengan tertib dan mengharapkan agar masalah ini jangan merugikan warga yang sudah puluhan tahun bermukim di sini. (zein)
